Dengankata lain, air laut akan lebih gampang naik ke daratan di sekitar proyek Reklamasi itu yang berarti menghampiri pemukiman masyarakat. Setahu saya, Reklamasi Pantai Pluit adalah demikian; pengerukan dilakukan di areal laut yang berjarak beberapa meter dari pinggir pantai. Seharusnyakekayaan alam dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia. Hal ini telah diatur di dalam UUD 1945 Bab XIV, Pasal 33 ayat (3). Bunyi ayat ini sebagai berikut. "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat." Peningkatanluasan banjir terjadi karena: 1) konversi lahan dari lahan tutupan vegetasi (hutan mangrove, ruang terbuka) di dataran rendah Jakarta dibangun menjadi lahan pemukiman 2) pemukiman di bantaran situ dan sungai 3) Rusaknya infrastruktur penahan debit air, misalnya tanggul atau saluran air. Padasaat anda tidak sengaja konsumsi air laut maka dampak yang akan sangat berbahaya , karena di dalam air laut ini memiliki kadar asin sekitar 4x lipat yang lebih tinggi dari cairan tubuh . Nah dari situ kenapa seseorang menelan air laut sangat banyak akan bisa muncul beberapa gejala : * terjadi mual - mual * terjadi haus yang sangat luar biasa Olehitu, rehat di laut amat berguna untuk orang yang menderita pelbagai penyakit bronkus dan paru-paru, serta untuk pesakit alahan dan asma. Semakin dekat anda menghirup udara di dekat laut, lebih banyak itu tepu dengan iodin, oleh itu, berada di dalam air dan di pantai, tubuh anda menerima pencegahan penyakit kelenjar tiroid. 7Hewan Terbesar di Dunia 29 Agu 2016 — Kedua, perjalanan di darat tidak sama dengan perjalanan di laut atau di Halaman all Jual Daymart Toys Marine World Fish Sea Mainan Anak Ikan 21 Agu 2017 — Di Jakarta Aquarium, Anda bisa menemukan banyak hewan termasuk hewan laut purba yang masih eksis sampai sekarang Cracked Apps Ios 13 21 Agu 2017 Semuapihak memahami bahwa penyebab kekeringan: (1) musim kemarau yang terlalu lama, (2) minimnya peresapan air karena sedikitnya pohon, (3) penggunaan air berlebihan, (4) kekurangan sumber air, (5) hanya sedikit tampungan air buatan. Empatpuluh persen dari wilayah Jakarta terutama di sisi utara berada lebih rendah dari permukaan air laut saat pasang tinggi dan terdapat 13 sungai mengalir melalui kota Jakarta. Jakarta menjadi daerah rawan banjir selama musim hujan, terutama saat hujan turun deras yang dapat menyebabkan air sungai melimpah. Beritabanjir bandang di Jakarta Jumat pagi (27/3/09) sangat mengejutkan. Dengan korban lebih dari 50 orang meninggal tentusaja ini sebuah bencana yang cukup serius terjadi di dekat Ibu Kota lagi. Melihat sepintas pada peta-peta yang dikoleksi kesimpulan sementara yang ada adalah " keringkan saja danau ini, dan jangan dibendung lagi ". Penurunanair tanah, berdampak pada penurunan muka tanah. Di Jakarta, kecuali Jakarta Selatan, telah terjadi penurunan tanah. Beberapa kawasan pantai di Jakarta Utara mengalami penurunan tanah sebesar 50 Cm. Penyedotan air tanah secara besar-besaran juga berdampak berupa entrusi air laut yang sudah mencapai 11 KM dari garis pantai. Samsuhadi: Pemanfaatan Air Tanah Jakarta. JAI Vol 5. No. 1 2009. PEMANFAATAN AIR TANAH JAKARTA Samsuhadi Pusat Teknologi Lingkungan, Deputi TPSA, BPP Teknologi Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat. Abstract The Jakarta groundwater is one of the water resources in which people rely on it in great deal. With the limitation of the Water Supply Company to serve its user, groundwater becomes very BCuaca ekstrem sering terjadi C Kenaikan permukaan air laut lebih tinggi D from NEGERI 1 at SMAN 1 Malang Lebih dari 100.000 orang di Serang sekarang memiliki akses yang lebih mudah dan murah untuk mendapatkan air bersih. Ini akan membantu meningkatkan kesehatan, kualitas hidup dan potensi ekonomi mereka," ujar Konselor Infrastruktur AusAID Ben Power dalam siaran pers yang diterima Jakarta, Rabu. Intensitascurah hujan tinggi dan dalam waktu cukup lama (torrential rains) terjadi di laut dan pantai utara Jawa menyebabkan wilayah Jawa Tengah mengalami longsor akibat hujan deras yang terus-terusan mengguyur yang menimbulkan korban jiwa dan menyebabkan instabilitas atmosfer di perairan selatan Bali (Kompas,26 Desember 2007). Wilayahkhatulistiwa memiliki salinitas yang tinggi karena suhu yang lebih panas sehingga banyak penguapan terjadi. Pengertian Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air. Dua jenis air yang umum dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu air laut dan air tawar. Air laut memiliki kandungan garam lebih tinggi dibandingkan EiVU. Jakarta Sekitar 115 pulau sedang dan kecil di Indonesia terancam hilang atau tenggelam akibat naiknya permukaan air laut. Demikian disampaikan Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Eddy Hermawan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis 16 September 2021. "Jangan terkecoh dengan kawasan Pantura saja, jangan terkecoh dengan Jakarta saja, apa yang akan terjadi di tahun-tahun berikutnya, inilah 115 pulau-pulau sedang dan kecil ini bisa tenggelam," kata Eddy. HEADLINE Sandiaga Uno Resmi Bergabung ke PPP, Peluang Jadi Cawapres Ganjar Pranowo? HEADLINE Puan Sebut AHY Masuk Bursa Cawapres Ganjar Pranowo, Serius atau Gimik? HEADLINE Pembahasan RUU Kesehatan Dibayangi Ancaman Mogok Nasional, Solusinya? Eddy berharap perhatian juga tertuju pada pulau-pulau sedang dan kecil di Indonesia seperti daerah wisata termasuk Bali dan Nias dan pulau-pulau lain. Termasuk di sepanjang pantai barat Sumatera yang juga terancam tenggelam, sehingga tidak hanya terpaku pada persoalan terancamnya Jakarta atau kota pesisir di Pantai Utara Jawa saja. "Tidak hanya Jakarta yang terancam, pulau-pulau kecil juga terancam," tuturnya. Menurut Eddy, kenaikan air laut tersebut disebabkan perubahan iklim dan penurunan muka tanah sehingga perlu kombinasi upaya mitigasi dan adaptasi ke depannya agar tidak kehilangan pulau-pulau tersebut. Namun begitu, kepada dia mengatakan publik tidak usah merasakan kekhawatiran yang berlebihan. Khususnya terkait besaran angka kenaikan air muka laut yang sebenarnya lebih kecil dari angka yang banyak dirilis berbagai lembaga. Apalagi jika merujuk pada laporan dari International Panel Climate Change IPCC, badan resmi dunia yang bertangung jawab tentang perubahan iklim. "Kalau melihat dari angka yang secara global pun kecil. Bahkan, 2030 di mana Presiden AS Joe Biden mengatakan hal itu relatif kecil. Saya menghitung hanya 25 cm di 2050, jadi 2030 tentu lebih kecil lagi kenaikan air muka lautnya," jelas Eddy, Jumat 17/9/2021 petang. Dia mengatakan, ada media yang mengabarkan bahwa kenaikan air muka laut di pesisir Jakarta bisa mencapai empat meter pada 2030. Hal itu terlalu ekstrim dan berbahaya, karena jika ada bias pun mungkin hanya sampai 50 cm, tidak sampai hitungan meter. "Jadi model dari mana angka meter itu? Logika saja, perjalanan es mencair dari Kutub ke Jakarta berapa lama? Kalau memang es mencair karena memang emisi CO2 naik, pasti negara-negara Skandinavia seperti Denmark dan Belgia habis duluan, nggak usah jauh-jauh, Singapura juga," tegas Eddy. Yang jelas, lanjut dia, perubahan iklim memang terjadi, kita tak bisa menghentikan. Tapi bisa menghambatnya dengan mengantisipasi emisi CO2 itu dengan menguranginya. Karena kalau menihilkam susah, sementara tiap hari orang naik mobil dan tiap pembakaran karbon menghasilkan CO2. Negara-negara penghasil minyak juga berkontribusi terhadap perubahan iklim, kebakaran hutan juga. Karena tiap yang dibakar menghasilkan emisi. "Memang ada keinginan untuk menghapus dampak itu menjadi nol, misalnya dengan menghadirkan teknologi mobil listrik. Tapi mobilnya belum siap pakai, stasiun pengisiannya belum ada. Mau pakai gas juga infrastrukturnya juga belum support," jelas Eddy. Jadi, lanjut dia, tidak bijak juga jika dikatakan perubahan iklim melulu soal ulah manusia, karena juga ada pengaruh alamiah. Seperti aktivitas matahari yang mencapai puncak panasnya yang berimbas ke es di kutub. "Manusia bukan faktor utamanya, tapi manusia yang memperparahnya. Selama kita manusia tidak tanggung jawab dengan apa yang sudah diperbuat maka akan sulit. Di sisi lain, ini terkait dengan sumber penghidupan mereka. Misal membuka lahan untuk bertani dengan cara membakar, jadi dilematis juga," ujar Eddy. Dia pun menyarankan pemerintah menyediakan mata pencaharian yang aktivitas sehari-harinya tidak memicu kerusakan alam agar mereka bisa menghasilkan sesuatu untuk hidup tanpa harus merusak lingkungan. "Jadi menurut hemat saya, untuk mengantisipasi agar air muka laut tak semakin parah, coba bangun mangrove di sepanjang Pantura. Hal itu sudah dilakukan tapi belum merata, kemudian juga penghijauan juga ditingkatkan untuk mengurangi emisi tadi," pungkas Eddy. Infografis 115 Pulau di Indonesia Terancam Tenggelam. itu, Project Officer Keadilan Iklim Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Nasional Abdul Ghofar mengatakan pihaknya tidak kaget dengan data yang dilansir BRIN. "Walhi Sumsel dalam Laporan Tahunan 2019, salah satunya menyebutkan empat pulau di Sumsel sudah dinyatakan hilang. Demikian pula ketika isu dampak krisis iklim ramai kembali waktu Presiden AS Joe Biden bilang Jakarta merupakan salah satu kota yang akan tenggelam. Faktanya, tidak hanya pesisir Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan wilayah utara Pulau Jawa sama rentannya dengan Jakarta," ujar Abdul kepada Jumat petang. Dia mengatakan, angka penurunan permukaan tanah di lokasi tersebut lebih cepat dibandingkan Jakarta, selaras dengan kenaikan air laut sebagai dampak krisis iklim. Berikutnya pulau-pulau kecil, yang rentan karena eksposenya memang agak minim karena bukan merupakan kawasan padat penduduk. "Kalau melihat datanya, semua itu memang dampak dari perubahan iklim ya, kalau soal adanya ulah manusia di situ, baik yang tinggal di wilayah pulau atau dalam wilayah yang lebih besar, saya pikir kalau melihat kausalitasnya memang berkaitan erat dengan aktivitas manusia," tegas Abdul. Dia mengatakan, Intergovernmental Panel Climate Change IPCC pada bulan Agustus 2021 merilis laporan yang menyatakan bahwa aktivitas manusia, mulai dari industri tranposrtasi, deforestasi untuk alih fungsi kawasan perkebunan dan pertanian, maupun permukiman telah menjadi penyebab krisis iklim saat ini. "Jadi human activity adalah faktor utama terjadinya krisis iklim. Tetapi kalau mau dilihat di skala lebih kecil, keterancaman pulau-pulau kecil itu dampak dari aktivitas manusia di sekutar pulau itu sangat minimalis, paling soal perubahan fungsi kawasan, seperti mangrove sebagai benteng alami pesisir berubah fungsi, misalnya untuk tambak," jelas Abdul. Ketika ditanyakan sampai kapan pulau-pulau itu bisa bertahan, dia mengatakan Walhi daerah umumnya menggunakan permodelan satelit, seperti Walhi Sumsel yang mengukur hilangnya pulau-pulau kecil. Sementara lembaga Climate Center membuat permodelan dengan tiga skenario, pertama skenario paling buruk, moderat, dan yang bagus. Kalau diambil skala moderat, mereka memproyeksikan kenaikan hingga tahun 2100 sekitar 0,4 meter atau 40 cm. "Memang terlihat tidak tinggi, tapi jalau kita melihat kawasan permukiman di Indonesia itu sebagian besar wilayah pesisir yang hari ini sudah mengalami dampak signifikan, Pekalongan itu sudah terdampak parah, Jakarta Utara parah, Demak parah, Semarang parah, apalagi nanti kalau menunggu tahun 2050 atau 2100, dampaknya akan banyak pengungsi," ujar Abdul. Menurut dia, ada dua langkah yang harus dilakukan pemerintah pusat untuk mencegah krisis ini terjadi. Pertama, pengurangan emisi karbon itu harus signifikan dilakukan, karena rencana pengurangan emisi Indonesia itu kurang ambisius dan kurang serius. Jadi pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan yang lebih serius dan ambisus untuk pengurangan emisi di semua sektor. "Berikutnya transisi energi, kita tahu lebih dari 50 persen pembangkit listrik kita itu didominasi energi kotor terutama yang bersumber dari batubara. Nah, dorongan untuk melakukan penghentian operasj PLTU Batubara hatus dipercepat. Apalagi tren global banyak yang sudah bertransisi, PLTU sudah lama dipensiunkan, mulai mengejar enegeri baru terbarukan," jelas Abdul. Sementara dalam skala lokal, lanjut dia, ada upaya untuk melakukan adaptasi dan mitigasi, salah satunya melakukan pendekatan di kawasan ekosistem mangrove sebagai benteng alami pertahanan dari ombak harus diperbanyak. Pemerintah bisa membantu untuk membiayai pembibitan dan pemeliharaan benteng alami yang sudah diinisiasi masyarakat. "Jadi, alih fungsi lahan di mangrove itu harus dicegah, karena banyak praktik terutama di pesisir utara Pulau Jawa, kawasan ekosistem mangrove itu dialihfungsikan jadi kawasan industri, seperti di Kendal dekat Semarang," pungkas 115 pulau sedang dan kecil di Indonesia terancam hilang atau tenggelam akibat naiknya permukaan air laut. Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional, Eddy Hermawan berharap perhatian juga tertuju pada daerah wisata termasuk Bali dan...Hitung Mundur Jakarta dan BaliIlustrasi perubahan iklim. dok. Marcomini/lucasmarcominiSelain menyorot ratusan pulau di Indonesia yang bakal tenggelam akibat perubahan iklim dan pemanasan global, Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Eddy Hermawan juga memberi catatan khusus terhadap kawasan pesisir Jakarta. "Tidak hanya pemanasan global, penurunan muka tanah juga merupakan kontributor cukup besar yang menyebabkan Jakarta menjadi terendam," ujar Eddy. Ia menyarankan untuk lebih mengutamakan langkah-langkah yang memprioritaskan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan seperti penanaman mangrove dan reboisasi serta menghasilkan dan menerapkan inovasi yang bisa menjadi solusi terhadap masalah itu. Eddy menuturkan, hasil simulasi menunjukkan kenaikan permukaan air laut akan menutupi Jakarta secara permanen pada 2050 sekitar 160,4 km persegi atau sama dengan 24,3 persen dari luas total wilayah saat ini. Air laut masuk antara lain ke wilayah Tanjung Priok, Pademangan, Penjaringan, Bandara Soekarno Hatta, Koja dan Cilincing. Selain perubahan iklim dan penurunan muka tanah, Eddy menuturkan kondisi wilayah Jakarta juga menyebabkan potensi wilayah itu terendam air laut juga makin tinggi karena berupa wilayah landai dan teluk. "Kondisi lokal setempat Jakarta yang memang juga menjadi serangan empuk bagi masuknya air laut karena tanahnya landai, empuk, bentuknya teluk," tutur dia. Eddy menuturkan, semua kawasan Pantura memang berisiko masuknya air laut, namun terlebih khusus daerah Jakarta karena kondisi lokal tanah yang empuk dan topografi wilayah yang membuat Jakarta makin berisiko terendam. "Pada dasarnya yang terjadi saat ini adalah kombinasi yang sudah airnya naik karena es mencair di kutub tetapi juga penurunan muka tanah yang tidak bisa kita kontrol sebenarnya," jelas dia. Sementara itu, Utusan Khusus Gubernur DKI Jakarta untuk Perubahan Iklim Irvan Pulungan mengatakan salah satu faktor yang meningkatkan potensi Jakarta tenggelam di tengah dampak perubahan iklim adalah penggunaan sumber daya air secara masif yang menyebabkan penurunan muka tanah. "Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan potensi tenggelamnya Jakarta, yaitu letak geografis DKI Jakarta yang memang 40 persen wilayahnya berada di bawah permukaan laut, tingkat urbanisasi yang masif menyebabkan pembebanan pembangunan, serta penggunaan sumber air yang masif menyebabkan turunnya permukaan tanah," kata Irvan. Dia menuturkan, sebagai upaya mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis terutama untuk pengendalian bencana perubahan iklim, pengendalian banjir dan perlindungan pesisir, serta perlambatan penurunan muka tanah. "Untuk pengendalian bencana perubahan iklim, Pemerintah DKI mengeluarkan sejumlah kebijakan/regulasi terkait seperti rencana aksi daerah penurunan gas rumah kaca, bangunan gedung hijau, perlindungan dan pengelolaan pohon, dan tim kerja mitigasi dan adaptasi bencana iklim," jelas Irvan. Aksi yang telah dilakukan terkait pengendalian untuk perubahan iklim antara lain zona rendah emisi di kawasan Kota Tua, peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau, kerja sama antar pemerintah daerah hulu dalam pengelolaan daerah aliran sungai dan tata kelola wilayah tangkapan air, serta perluasan layanan air bersih melalui subsidi air minum. Sementara aksi yang telah dilakukan terkait pengendalian banjir dan perlindungan pesisir antara lain pengerukan sungai untuk memberikan ruang tambahan bagi aliran air, sumur resapan, penanaman mangrove di pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu, pembangunan tanggul pantai, peningkatan adaptasi masyarakat atas bencana banjir, dan penyusunan rencana kontijensi banjir serta garis komando dalam pelaksanaan evakuasi kejadian banjir. Irvan menuturkan perlunya inovasi dalam tata kelola kawasan perkotaan, dan pendekatan pengelolaan sumber daya yang lebih sirkular. Pemerintah DKI Jakarta juga mendorong kolaborasi aksi pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil dan organisasi akademik dalam menanggulangi krisis iklim melalui pembentukan Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Di sisi lain, melalui Peraturan Gubernur Pergub Nomor 57 Tahun 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi air bersih untuk mendorong terwujudnya perluasan layanan air bersih bagi warga Jakarta yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi penggunaan air tanah yang mengakibatkan penurunan muka tanah di Jakarta. Selain Jakarta, Pulau Bali juga diprediksi akan tenggelam. Pada tahun 2050, Pulau Bali diprediksi akan terendam seluas 489 km. Hal itu disebabkan oleh curah hujan yang terus meningkat dalam jangka panjang. Terkait hal itu, Direktur Walhi Bali I Made Juli Untung Pratama mengatakan, dirinya tidak membantah temuan itu. Sejak lama Walhi Bali sudah mengingatkan banyak pihak soal adanya potensi kenaikan air laut yang lama-kelamaan membuat Bali tenggelam dan hilang. Selain perubahan iklim, kenaikan muka air laut di wilayah pesisir juga banyak disebabkan oleh pembangunan pariwisata yang tidak ramah lingkungan. "Pembangunan proyek-proyek yang berada di pesisir ini yang mengancam Pulau Bali sesungguhnya. Kalau dibilang potensi tenggelam, tentunya itu sudah lama kami sadari," kata Made Juli saat dihubungi Jumat 17/9/2021. Dia mengatakan, temuan Walhi mengungkap abrasi di pesisir Bali sudah terjadi sejak tahun 60-an. Sejak landasan pacu Bandara Ngurah Rai dibangun dengan mereklamasi pantai. Berdasarkan pencitraan tahun 1972 hingga saat ini tercatat garis pantai mundur hingga ribuan meter. Ukuran tahun 1972 dipakai karena di periode itulah dimulainya revolusi industri yang menjadi awal terjadinya perubahan iklim. "Pura Cedok Waru itu saksinya, mundur sampai tiga kali karena reklamasi air laut naik. Jadinya pura itu tenggelam lalu dipindah lagi, itu sampai tiga kali," kata Made Juli. Perubahan iklim secara global diakui memang menjadi salah satu penyebab naiknya muka air laut di banyak tempat. Tapi bukan berarti pihaknya tutup mata terhadap perusakan lingkungan yang juga marak terjadi. Dia mencontohkan pembangunan proyek-proyek pariwisata di pesisir Bali, yang suka tidak suka turut menjadi biang keladi yang mempercepat Bali tenggelam. Apalagi melihat proyek-proyek tambang pasir, proyek perluasan bandara 153 hektare dan rencana perluasan pelabuhan seluas hektare. "Kalau dalam hukum tata ruang itu kan seharusnya hukum yang mengatur pariwisata, pada kenyataanya di Bali pariwisata yang mengatur hukum," tegas Made Juli. Dia lantas memberi contoh, ada investor ingin membangun destinasi wisata tapi di wilayah konservasi. Kenyataannya bukan pariwisatanya yang mengikuti aturan konservasi, tapi hukumnya yang dipermainkan agar wilayah konservasi ini bisa mengakomodir pariwisata. "Baru-baru ini, tahun 2019, itu mangrove kita itu mati 17 hektare akibat reklamasi Pelabuhan Benoa," kata Made Juli. Saat ini di Bali, kata dia, ada Perda Zonasi Pesisir, namanya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Praktiknya sama seperti tata ruang, mana daerah yang boleh dibangun, dan mana daerah yang perlu dilindungi. "Tapi pada kenyataannya, perda ini banyak mengakomodir proyek-proyek yang merusak lingkungan hidup, seperti tambang pasir, reklamasi, dan perluasan kawasan pesisir. Jika proyek-proyek seperti itu malah diakomodir, maka potensi tenggelamnya Bali akan lebih cepat," Made Juli Segera Hilang dari PetaEmisi karbon merupakan kunci penting untuk menghindari perubahan iklim saat ini. Solusinya adalah mesin penghisap karbon di Swiss. PixabayAdalah Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden yang memantik polemik di Tanah Air. Jauh-jauh berbicara dari Washington DC, Amerika Serikat, dia berbicara tentang wilayah DKI Jakarta yang dalam kondisi terancam. Tak heran kalau ucapan Biden membuat perhatian publik sedikit teralihkan dari kasus Covid-19 yang sedang tinggi-tingginya. Dalam pidatonya di kantor Direktur Intelijen Nasional AS pada 27 Juli lalu, Biden menyebutkan bahwa Jakarta terancam tenggelam. Penyebabnya adalah perubahan iklim yang saat ini sedang menghantui seluruh dunia sehingga Indonesia harus memindahkan Ibu Kota negaranya. Dia menyitir laporan Badan Antariksa AS NASA yang mengatakan meningkatnya suhu global dan lapisan es yang mencair membuat banyak kota di pesisir seperti Jakarta menghadapi risiko banjir. Juga adanya luapan air laut yang semakin besar. Menurut situs resmi Gedung Putih, pada Jumat 30/7/2021, Biden mulai membahas isu perubahan iklim dengan menyampaikan bagaimana masalah tersebut memiliki dampak berbahaya yang sama terhadap semua negara. Walaupun isu lingkungan tersebut sebenarnya sudah lama jadi pembahasan, kali ini gaungnya berbeda karena disampaikan seorang presiden dari negara adikuasa. Kalau soal kenaikan air laut dan penurunan tanah sudah lama diakui memang telah terjadi. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, misalnya, pernah menyampaikan proyeksi permukaan laut pada 2050 dan 2100 akan naik 25-50 sentimeter cm. Kenaikan permukaan laut akan mengancam warga kawasan pesisir di Indonesia, seperti Jakarta, Semarang, dan Demak. LIPI juga membeberkan faktor lain yang ikut mendukung penurunan permukaan tanah Jakarta. Salah satunya akibat pertambahan bangunan dalam skala masif setiap tahun. Bangunan-bangunan untuk kepentingan industri, perkantoran, perumahan menyebabkan daerah resapan air semakin menipis. Hal itu, kata ahli, perlu ditata ulang oleh pemerintah. Hal senada diungkapkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi. Dikutip dari laman abrasi mengancam keberadaan pulau-pulau di pesisir Provinsi Riau. Abrasi parah antara lain terjadi di Pulau Bengkalis, Pulau Batu Mandi Rokan Hilir, Pulau Rupat di Bengkalis dan Pulau Rangsang. Selain hantaman gelombang laut dan pertahanan hutan mangrove minim, laju abrasi juga didorong alih fungsi lahan. Hasil overlay garis pantai menunjukkan, sebagian besar abrasi terjadi di pantai utara Pulau Bengkalis. Paling parah di bagian barat diikuti bagian selatan. Laju abrasi dari 1988-2004, pada level 30-40 hektar rata-rata per tahun. Sejak 2004 ke atas, laju abrasi naik lebih dua kali lipat rata-rata per tahun. Demikian pula dengan Pulau Rangsang, yang meski tak selaju abrasi, akresi di pulau ini selama 24 tahun merujuk hasil overlay hanya 243,53 hektare atau rata-rata 10,29 hektare per tahun. Artinya, pengurangan daratan Pulau Rangsang sejak 1990-2014 seluas 854 hektar atau 36,08 hektare rata-rata per tahun. Bila melihat laju abrasi antara kedua pulau itu, Rangsang tampak lebih kritis. Dengan luas pulau 909,8 kilometer persegi, rata-rata laju abrasi per tahun Pulau Rangsang hampir setara abrasi Bengkalis yang luasnya kilometer persegi. Kondisi tanah dan letak pulau pun sama. Umumnya tanah rawa gambut dan langsung berhadapan dengan laut terbuka. Inti dari semakin parahnya abrasi tersebut adalah perencanaan diterapkan pemerintah di pulau-pulau itu tidak adaptif. Contoh, pemberian izin-izin perkebunan dan konsesi hutan tanaman industri HTI di pulau berkontur gambut, seperti Pulau Rangsang, Rupat dan Bengkalis merupakan sumber utama masalah ancaman. Tak hanya itu, masih di Provinsi Riau, Pulau Padang adalah pulau lainnya yang disebut terancam tenggelam. Tenggelamnya pulau ini disebabkan oleh rusaknya ekosistem gambut akibat ulah manusia yang sengaja membakar hutan dan lahan. Permukaan laut akan meningkat dan memicu abrasi Pulau Padang. Di luar Provinsi Riau, ada Pulau Salah Namo atau Salah Nama yang terletak di Banyu Asin, Sumatera Selatan yang juga terancam tenggelam. Pulau itu kini memiliki ketinggian dua meter di atas permukaan laut. Dilansir dari laman The Star, Kepala Unit Lingkungan di Pulau Namo, Syahrul mengatakan, warga di pulau itu sudah tahu bahwa permukaan laut yang naik dapat menenggelamkan tempat tinggal mereka. Warga pun telah memindahkan rumah mereka berjarak puluhan meter dari posisi sebelumnya. Masih di Sumsel, ada Pulau Burung yang juga terancam lenyap. Kekinian, ketinggian pulau itu hampir sama dengan permukaan laut. Ancaman lenyapnya pulau ini disebabkan oleh pemanasan global. Kemudian Pulau Kelor yang masuk dalam gugusan Kepulauan Seribu, Jakarta diprediksi terancam eksistensinya. Hal itu ditunjukkan lewat luas pulau yang kian menyempit. Kini, luas pulau tersebut diperkirakan hanya tersisa satu hektare saja. Yang paling menghawatirkan, pada tahun 2050, Pulau Bali diprediksi akan terendam seluas 489 km. Hal itu disebabkan oleh curah hujan yang terus meningkat dalam jangka panjang. Selain terancam tenggelam, Pulau Bali juga diprediksi akan terbagi menjadi dua bagian. Nusa Dua akan menjadi pulau terpisah dari Pulau Bali. Sementara, kabar terakhir yang dilansir Walhi, dua pulau yang berada di Sumatera Selatan yakni Pulau Betet dan Pulau Gundul sudah lenyap tenggelam. Sementara empat lainnya terancam tenggelam. Informasi terbaru yang membuat kita makin bergidik datang dari Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Eddy Hermawan yang mengatakan 115 pulau sedang dan kecil di Indonesia terancam hilang atau tenggelam akibat naiknya permukaan air laut. "Tidak hanya Jakarta yang terancam, pulau-pulau kecil juga terancam," tutur Eddy di Jakarta, Kamis 16/9/2021. Sulit untuk dibayangkan, 20 atau 30 tahun ke depan, kita tak akan lagi menemukan ratusan noktah kecil di peta Kepulauan Nusantara. * Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. Jakarta - Belakangan ini, persoalan Jakarta tenggelam kembali dibicarakan publik. Salah satu penyebabnya yakni sebuah video viral yang menampilkan tinggi permukaan laut yang tampak lebih tinggi dari pengunggah, akun Instagram ine****, membandingkan tinggi keduanya dengan naik ke atas tanggul yang membatasi air laut dan daratan di kawasan Jakarta Utara itu. Hal ini memunculkan opini publik di mana Jakarta benar-benar akan tenggelam di tahun bagaimana faktanya di lapangan?Mengecek kondisi tersebut, detikcom menyambangi beberapa titik di kawasan pesisir Jakarta Utara, Selasa 20/09/2022. Salah satunya yakni lokasi video tersebut dibuat, kawasan Pantai Mutiara. Namun ketika ditelusuri, ternyata penampakannya tidak persis seperti yang ada di video. Menurut keterangan warga setempat, memang di bulan-bulan ini kondisi pasang air laut tidak terlalu tinggi. "Sekarang lagi nggak terlalu tinggi. Pasang ini tergantung sama bulan," ungkapnya kepada demikian, ketika air pasang sedang tinggi-tingginya, air laut hanya berjarak sejengkal dari tepi tanggul. Ia yang sudah bekerja di sana selama kurang lebih lima tahun telah menyaksikan perubahan yang terjadi dengan tinggi permukaan air laut. "Pokoknya tuh untuk deretan tanggul sini jaraknya hampir sejengkal," sisi lain, kejadian tanggul jebol belum pernah terjadi. Hanya saja beberapa tahun lalu sempat ada kejadian air meluap hingga menyebabkan masyarakat karena itu, ia menyampaikan, pemerintah mulai merencanakan pembaruan tanggul dengan menambah ketinggiannya agar tidak luber ke lanjut, detikcom juga menyambangi kawasan Kampung Empang, Muara Angke, yang dikenal kerap mengalami banjir rob hingga saat ini. Ketua RT 6, Warya menjelaskan, beberapa minggu belakangan intensitas banjir rob di wilayahnya sedang menurun."Sekarang-sekarang ya alhamdulillah, lagi nggak banyak banjirnya. Padahal bulan kemarin itu tinggi sekali sampai di atas lutut," kata 6 memang merupakan kawasan yang berada paling dekat dengan tepi laut. Kampungnya juga sudah terbiasa dengan banjir rob yang datang hampir setiap harinya. Namun pada hari ini, terlihat kondisinya sangat jauh berbeda dari bulan sebelumnya. Banjir hanya terjadi di beberapa titik dengan tinggi mengatakan, semakin ke sini intensitas banjir rob terus meningkat, yang dulunya banjir hanya bertahan beberapa jam lalu surut kembali, kemudian kedatangannya bertambah jadi beberapa hari, dan kini dalam setiap bulannya hanya ada waktu 3 hari tanpa banjir."Tiap tahun ini ada penambahan tinggi air laut. Bahkan kalau di masa lagi tinggi-tingginya, di pinggir jalan utama sana itu sampai sebetis. Ngalir ke sana padahal jauh," penambahannya sendiri, Warya memperkirakan tingginya bertambah sekitar 50 cm setiap tahunnya. Ia mengambil perhitungan ini dari setiap aktivitas pengurukan atau penambahan batuan untuk meningkatkan tinggi daratan di beberapa titik di wilayahnya untuk meminimalisir rendaman air juga video 'Kawasan Muara Baru Jakut Diprediksi Tenggelam pada 2050'[GambasVideo 20detik] das/das Bulan Maret adalah bulan yang spesial. Hari Air Sedunia baru saja kita peringati pada tanggal 22 Maret yang lalu. Momen ini sekaligus dapat kita jadikan bahan renungan untuk melihat perairan laut yang tercemar akibat lemahnya praktik manajemen sampah daratan dan daerah aliran sungai. Dalam sebuah rilis penelitian yang diterbitkan tahun 2015, para peneliti dari Universitas Georgia yang dipimpin oleh Jenna Jambeck membuat pemeringkatan negara-negara pembuang sampah plastik terbanyak ke laut. Dari estimasi total 275 juta metrik ton MT sampah plastik yang diproduksi dari 192 negara di seluruh dunia pada tahun 2010, diperkirakan terdapat antara 4,8 – 12,7 juta MT masuk ke lautan lepas. Indonesia dalam penelitian tersebut, berada dalam posisi nomor dua dibawah Tiongkok dan berada satu peringkat di atas Filipina . Adapun ketiga negara ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama negara berkembang di Asia, berpenduduk urban padat, dan memiliki batas wilayah yang langsung berbatasan dengan laut. Berbasiskan data 2010, Indonesia menjadi peringkat kedua negara “penyumbang” sampah plastik terbesar di dunia yaitu sebesar 3,2 juta ton, setelah Tiongkok yang sebesar 8,8 juta ton yang lalu disusul oleh Filipina diperingkat ketiga yaitu sebesar 1,9 juta ton. Peta negara-negara pembuang sampah plastik di lautan. Courtesy Jenna R. Jambeck et al klik pada gambar untuk memperbesar Menarik saat mencermati, bahwa negara industri terbesar dunia seperti Amerika Serikat dalam peringkat ini hanya menempati peringkat ke-20. India, negara berpopulasi kedua terbesar di dunia juga berada di luar peringkat sepuluh besar. Padahal kedua negara ini pun sama-sama memiliki wilayah yang langsung berbatasan dengan laut. Amerika Serikat memiliki banyak kota besar di pesisir Pasifik maupun Atlantiknya. Berbeda dengan Tiongkok, Indonesia dan Filipina, ternyata negara-negara ini mampu mengelola sampahnya secara efektif. Selayaknya negara maju, Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk mencegah sampah plastik untuk memasuki laut, yaitu lewat infrastruktur pengelolaan sampah yang mampu menurunkan kuantitas kumulatif sampah plastik di darat. Hasil penelitian Jambeck menyebutkan terdapat korelasi kemampuan sebuah negara untuk menjerat dan mengumpulkan’ sampah plastik di darat dengan jumlah sampah di lautan. Semakin efektif pengelolaan maka, jumlah sampah di lautan akan semakin menurun. Karena umumnya sampah di lautan dibawa dan mengikuti aliran air sungai, peneliti lain kolega Jambeck, Kara L. Law menyebutkan terdapat hubungan erat antara jumlah sampah yang ada di lautan dengan tingkat polutan sungai di tiap negara. Negara yang mampu mengelola sungai secara efektif, maka perairan lautnya akan semakin bersih dari sampah plastik. Sampah dari sungai yang dijaring agar tidak masuk dalam perairan laut di Bali. Foto Anton Muhajir Sampah Sungai dan Problem Negara Berkembang Negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina keduanya merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki masalah klasik negara berkembang. Keterbatasan sumberdaya, kapital dan teknologi yang disandingkan dengan geografis pulau, menyebabkan sampah dan sampah plastik mudah lepas dari daratan dan terakumulasi di lautan lepas. Ambilah contoh, perairan Teluk Jakarta, yang merupakan muara dari sekitar 13 sungai dan anak sungai yang melalui kota-kota berpopulasi padat lebih dari 20 juta orang. Perairan Teluk Jakarta saat ini tercemar sampah plastik berskala akut. Tidak heran pasukan oranye sampai perlu diterjunkan tiap hari hanya untuk “menggiring sampah plastik.” Sampah yang hanyut di Teluk Jakarta, merupakan sampah-sampah yang dihanyutkan dari daratan dan sungai. Sampah-sampah ini juga termasuk sisa sampah yang lepas tak tertampung dari sekitar total ton sampah per hari yang dihasilkan dari warga Jakarta dan sekitarnya. Hal yang sama terjadi untuk provinsi kepulauan lain, seperti Bali. Provinsi ini setiap harinya menghasilkan sekitar 10 ribu ton sampah perhari yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir TPA. Tanpa adanya perubahan teknologi dan model penanganan sampah terpadu, sebagian dari sampah akan terus masuk ke perairan, dan menjadi sumber pencemaran baru. Masalah sampah plastik di lautan tidak lepas dari bagaimana kualitas sungai sebagai pembawa limbah. Sungai yang tercemar dan jarak yang relatif pendek antara hulu sungai dan muara sungai, secara khusus di pulau Jawa, Bali dan pulau-pulau kecil lainnya, menyebabkan sampah dan limbah sungai pun menjadi semakin cepat terbawa ke laut. Perairan Teluk Jakarta yang dipenuhi sampah seperti terlihat di Cilincing, Jakarta Utara. Didokumentasikan pada tahun 2013. Foto Beawiharta/Reuters Indonesia mempunyai catatan buruk mengenai polutan sungai. Sungai Citarum pada tahun 2013 dinobatkan oleh Blacksmith Institute, sebuah lembaga non-profit bidang lingkungan di New York, sebagai sungai paling tercemar di dunia. Sungai Citarum, panjangnya sekitar 300 kilometer yang diawali dari lereng Gunung Wayang di tenggara Kota Bandung melewati kawasan pertanian, perikanan, pemukiman, kawasan industri, dan berakhir di Muara Bendera dan terus menuju Laut Utara Jawa. Sungai ini tercemar berat limbah industri tekstil yang tidak memiliki fasilitas IPAL instalasi pengolahan air limbah Sungai lain yang tercemar berat adalah Ciliwung. Sungai ini memiliki panjang 120 kilometer yang berhulu di Gunung Gede, Kabupaten Cianjur melewati kawasan pemukiman, kawasan pabrik, melewati 3 kota besar yaitu Bogor, Depok, dan Jakarta, yang akhirnya bermuara di Teluk Jakarta. Berdasarkan perhitungan SNI terdapat sekitar ton sampah per hari yang dihasilkan kedua sungai tersebut yang “disetor” ke laut atau berarti terdapat setidaknya ton sampah setiap tahunnya yang masuk ke laut. Untuk melihat eskalasi yang terjadi, tidak saja Citarum termasuk 28 km aliran sungai Cikapandung yang melintasi kota Bandung, Ciliwung dan Cisadane saja yang bermasalah. Menyitir dari data KLH 2013, maka terdapat 75 persen dari 57 sungai besar yang ada di Indonesia yang dikategorikan tercemar berat, 60 persen penyebabnya berasal dari limbah domestik rumah tangga. Tingkat cemaran sungai dari limbah domestik tidak lepas dari sikap mental masyarakat yang menganggap sungai merupakan “halaman belakang” dan dapat digunakan sebagai tempat pembuangan sampah umum. Masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai dan kali, tampaknya telah kehilangan etika untuk menjaga kebersihan lingkungan sungai. Sampah plastik yang ditemukan di pantai Paloh, Kalimantan Barat. Indonesia merupakan satu dari negara pencemar sampah plastik terbesar di lautan. Foto WWF-Indonesia Di negara berkembang lain seperti Tiongkok, hal yang sama pun terjadi. Sungai-sungai di Tiongkok memiliki tingkat polutan yang amat tinggi, baik dari sampah domestik maupun limbah industri. Tiongkok mempunyai dua sungai yang berpredikat masuk 10 sungai terkotor di dunia yaitu sungai Yellow dan sungai Songhua. Sungai lain di Tiongkok yang tercemar berat adalah sungai Yenisei. Sungai ini dikenal berbahaya lantaran racun, radiasi, dan hasil cemaran rumah tangga. Sungai Yenisei telah terkontaminasi pada tingkat parah dan serius. Saking kotornya sungai-sungai di Tiongkok akibat cemaran industri dan rumah tangga, sempat memunculkan cerita satire tentang orang yang tak jadi bunuh diri di sungai, bahkan berusaha kabur keluar karena terlanjur jijik dengan sampah yang ada di sungai. Seperti Indonesia, Filipina pun mempunyai beberapa sungai yang sangat kotor dan mempunyai tingkat polutan yang sangat tinggi seperti sungai Marilao dan Pasig yang membelah metro Manila. Sungai-sungai ini dipenuhi sampah domestik dan limbah industri yang membuat air sungai ini berada pada tahap berbahaya. Pemerintah pun turun tangan. Salah satunya mengontrol limbah rumah tangga yang masuk ke aliran sungai ini. Upaya yang dilakukan mirip yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama, yaitu memindahkan sebagian pemukiman kumuh yang berlokasi di badan sungai ke tempat yang lebih layak huni. Sungai Karang Mumus yang melintasi kota Samarinda pun tidak luput dari sampah plastik. Foto Misman Selain limbah domestik, limbah Industri juga berperan besar memberi polutan bagi lautan. Industri yang tidak mengoperasikan IPAL secara optimal akan membuang limbahnya langsung ke sungai karena kapasitas IPAL tidak sesuai dengan kapasitas produksi. Jika terjadi demikian maka industri tersebut akan menyembunyikan saluran pembuangan limbah industrinya agar sulit dijangkau petugas hukum. Undang-Undang di Indonesia yang berhubungan dengan lingkungan, pengelolaan wilayah badan sungai dan hunian sebenarnya sudah banyak. Tinggal bagaimana pemerintah memiliki ketegasan untuk melaksanakan dan menegakkan aturan yang ada. Termasuk di dalamnya kewajiban pemerintah untuk melakukan monitoring pembuangan limbah industri berdasarkan PP tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran. Dengan mengatur limbah domestik daratan dan aliran sungai dengan baik, disertai dengan teknologi pemusnahan sampah yang efektif, semoga Indonesia dapat keluar dari daftar salah satu negara pencemar laut terbesar di dunia. * L. P. Hutahaean, penulis adalah praktisi teknik planologi dan pengamat wilayah perkotaan Artikel yang diterbitkan oleh › Pemprov DKI Jakarta melalui konsep NCICD berupaya menangani dan mengantisipasi kenaikan muka laut yang berpotensi membuat Jakarta tenggelam. Di hilir membangun tanggul pantai, di darat mengurangi penyedotan air tanah. KOMPAS/AGUS SUSANTO Anak-anak bermain di tanggul pengaman pantai di Pelabuhan Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat 23/10/2020. Tanggul dibuat untuk mengantisipasi banjir rob yang kerap terjadi di kawasan KOMPAS — Sekitar 40 persen kawasan di utara Jakarta saat ini kondisinya berada di bawah muka air laut. Di kawasan ini, tingkat rata-rata subsidence atau penurunan muka tanah mencapai 7,5 cm per tahun. Tingginya ekstraksi air tanah dalam juga masih belum optimalnya layanan air bersih yang saat ini baru mencapai 64 persen, menjadi salah satu pemicu cepatnya laju penurunan tanah Jakarta. Sebagian besar kawasan Ibu Kota Indonesia pun terancam terendam air laut di masa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono menyatakan, dampak perubahan iklim sudah semakin nyata dirasakan dari waktu ke waktu. DKI Jakarta sudah menyusun sejumlah strategi antisipasi dan mewujudkannya bersama pemerintah pusat, yaitu melalui National Capital Integrated Coastal Development NCICD dengan membangun tanggul pantai, serta mengatur antisipasi melalui instruksi gubernur. Dalam keterangan tertulis, Jumat 6/8/2021, Nasruddin menjelaskan, kenaikan muka air laut ini berdampak pada meningkatnya kerentanan kota-kota pesisir dunia, termasuk Jakarta dan kota-kota di pesisir Jawa, seperti Pekalongan, Semarang, dan Presiden Amerika Joe Biden beberapa waktu lalu, yang diperkuat pernyataan NASA, pakar geodesi ITB Heri Andreas, dan data Climate Central melalui peta interaktifnya, menurut Nasruddin, mengingatkan kembali kewaspadaan akan dampak perubahan iklim yang dapat menyebabkan kota Jakarta, utamanya pesisir utara, terancam juga Triliunan Rupiah Utang untuk Bangun Konstruksi Jalan dan Pengendalian Banjir JakartaAncaman tenggalam, dijelaskan Nasruddin, kondisi utara Jakarta saat ini 40 persen wilayahnya ada di bawah muka air laut dengan tingkat rata-rata subsidence atau penurunan muka tanah mencapai 7,5 cm per tahun. Tingginya ekstraksi air tanah dalam juga masih belum optimalnya layanan air bersih yang saat ini baru mencapai 64 persen, menjadi salah satu pemicu cepatnya laju penurunan tanah PANGARSO WISANGGENI Situasi pembangunan seksi tanggul raksasa di kawasan Muara Baru, Jakarta, seperti yang terlihat pada Senin 26/7/2021. Tanggul adalah salah satu bentuk adaptasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak kenaikan air ini dipertegas kajian Prof Masyhur Irsyam 2016 yang menyatakan land subsidence Jakarta disebabkan oleh ekstraksi air tanah 40-70 persen atau cm/tahun; beban bangunan bertingkat tinggi 10 persen atau cm/tahun; kompaksi natural urugan tanah 20-50 persen atau cm/tahun; dan aktivitas tektonik 5 persen atau < 0,5 cm/tahun.”Itu menyebabkan air dari daratan menjadi sulit mengalir dengan baik saat musim hujan dan akan semakin diperparah apabila terjadi saat pasang laut,” kata memang berkontur dataran rendah, kemudian juga terjadi penurunan muka tanah. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta tetap mengupayakan agar Jakarta tidak pengendalian banjir akibat dampak perubahan iklim di kawasan pesisir Jakarta, Nasruddin mengatakan, pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen dan berkolaborasi melaksanakan strategi Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara PTPIN/National Capital Integrated Coastal Development NCICD tahap A untuk mengurangi dampak bencana sampai dengan tahun FATHONI Tanggul yang masuk dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development NCICD di Pelabuhan Nizam Zaman, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, jebol sepanjang sekitar 100 meter, Rabu 4/12/2019. NCICD merupakan tanggul raksasa yang bertujuan untuk melindungi DKI Jakarta dari risiko banjir akibat penurunan air tanah di Jakarta Utara. Proyek tersebut bekerja sama antara Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta dengan untuk membangun tanggul sepanjang 20,1 kmSejumlah strategi yang dilakukan, disebutkan Nasruddin, ialah melalui pengendalian dan pemantauan penurunan muka tanah. Kedua, pengendalian banjir rob dan pengelolaan sumber daya air melalui pembangunan tanggul pantai sepanjang 46,2 km di Pantai Utara Jakarta yang merupakan kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Saat ini tanggul pantai telah terbangun 12,664 jugaKota-kota yang Terendam di Masa Depan Ancaman Tenggelamnya Kota-Kota Pesisir di IndonesiaKetiga, melalui upaya penyediaan air baku dan air bersih perpipaan. Di antaranya melalui pengembangan SPAM Regional Jatiluhur, Karian dan Buaran 3, serta SPAM Hutan Kota skala lokal. Kemudian secara paralel diikuti pengetatan penggunaan air tanah dalam bagi daerah-daerah yang telah terlayani air perpipaan dengan pengendalian dilakukan melalui penanganan sanitasi dan lingkungan. Di antaranya melalui pembangunan Jakarta Sewerage System JSS, SPALD, dan revitalisasi tangki upaya perlindungan dan penataan kawasan pesisir Jakarta. Di antaranya melalui penanaman mangrove baik yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta maupun secara kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan strategis melanjutkan, pengendalian banjir bukan hanya antara DKI Jakarta dan pemerintah pusat, melainkan juga menjadi program seluruh kawasan Jabodetabekpunjur. Program-program strategis tersebut juga tertuang dalam Komitmen Bersama Penanggulangan Banjir dan Longsor Kawasan Jabodetabekpunjur 2020-2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh 6 kementerian/lembaga, 3 gubernur, dan 9 bupati/wali kota pada 2 Juni untuk DKI Jakarta, untuk percepatan peningkatan sistem pengendalian banjir yang responsif, adaptif, dan memiliki resiliensi atas risiko banjir, Pemprov DKI Jakarta menyusun Ingub 52 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan GALUH BIMANTARA Proyek tanggul Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara NCICD di muara Kali Blencong, Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Jumat 16/11 /2018.Melalui Ingub tersebut, menurut Nasruddin, DKI Jakarta hendak membangun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian banjir serta sistem penanggulangan bencana banjir yang antisipatif, prediktif, cerdas smart dan terpadu. Tujuannya berikutnya adalah untuk memastikan infrastruktur pengendalian banjir eksisting selalu beroperasi dalam kapasitas optimal. Di antaranya, pengerukan dan pembersihan badan air waduk, sungai, saluran drainase serta evaluasi dan optimalisasi pompa dan pintu air pengendali Ingub itu juga, DKI Jakarta ingin mempercepat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang belum terealisasi; mendorong pemenuhan kewajiban dan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam pengendalian banjir; menyempurnakan sistem pengendalian banjir yang sesuai dengan tuntutan kondisi perubahan iklim; dan membangun kesadaran, keberdayaan, dan kebudayaan masyarakat yang responsif terhadap banjir dan perubahan iklim.”Kami yakin, dengan dukungan kolaborasi aktif segenap stakeholders, implementasi berbagai program strategis penanganan dan perlindungan pesisir utara Jakarta yang dilaksanakan secara sinergis dan terintegrasi dari hulu ke hilir, permasalahan banjir Jakarta dan ancaman tenggelamnya pesisir Jakarta dapat diminimalkan demi keberlanjutan eksistensi Jakarta di masa-masa mendatang,” ujar air tanah ke depan akan digantikan dengan program pipanisasi untuk penyaluran air bersih sehingga tidak ada lagi penggunaan pompa air di masing-masing rumah. Untuk hal ini Pemprov DKI bekerja sama dengan Kementerian Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Jakarta memang berkontur dataran rendah, kemudian juga terjadi penurunan muka tanah. Namun, Pemprov DKI Jakarta tetap mengupayakan agar Jakarta tidak tenggelam.”Penyedotan air tanah ke depan akan digantikan dengan program pipanisasi untuk penyaluran air bersih sehingga tidak ada lagi penggunaan pompa air di masing-masing rumah. Untuk hal ini, Pemprov DKI bekerjasama dengan Kementerian PUPR,” HELABUMI Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza PatriaLangkah konkret yang dikerjakan DKI, menurut Ahmad Riza, tentu juga kaitan dengan banjir rob. ”Kami terus persiapkan program-program agar rob di Jakarta Utara bisa diatasi dengan baik,” Warsono, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, secara terpisah menjelaskan, untuk pengendalian banjir, dana dari APBD DKI 2021 lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan drainase vertikal. Pada 2021-2022 targetnya bisa membangun sumur resapan. ”Ada Rp 400 miliar yang digunakan pada tahun ini untuk membangun drainase vertikal,” kata untuk pembiayaan proyek-proyek sumber daya alam SDA DKI Jakarta, termasuk pengendalian banjir, DKI Jakarta lebih banyak menggunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional PEN. Seperti diberitakan Kompas, pada September 2020 Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Juaini Yusuf menjelaskan, dari PEN Dinas SDA mendapat pinjaman Rp 5,2 triliun. Dana itu menurut rencana untuk membiayai pekerjaan periode 2021-2022.

mengapa peresapan air laut lebih banyak terjadi di jakarta utara